12.26
12

Majapahit dan Persatuan Bangsa

by Renny Masmada ·

Majapahit dan Kebhinnekaan

oleh Renny Masmada

BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang termaktub dalam kitab Sutasoma karya Rakawi Tantular, ternyata terbukti mampu mempersatukan perbedaan dalam bentuk apapun di seluruh persada Nusantara yang sangat heterogen ini. Setidaknya pada masa kejayaan Majapahit di era abad ke-13.

Semangat Bhayangkara yang melekat dalam dirinya telah membentuk Gajah Mada menjadi seorang tokoh sejarah yang tak lekang dimakan waktu. Sudah lebih dari enam ratus tahun sejak kematiannya, holy spirit tentang persatuan bangsa masih sangat up to date sampai saat ini.

Bahkan saat ini, ‘persatuan bangsa’ menjadi barang dagangan yang laku dijual oleh sekelompok komunitas yang menamakan dirinya ‘komunitas demokrasi’ yang datang dari belahan dunia di luar tlatah Nusantara. Demokrasi ala barat dengan cepat menggantikan budaya ‘demokrasi’ yang pernah kita miliki, yang terbukti mampu melahirkan kepercayaan diri sebagai anak bangsa bagi anak cucu pewaris tanah air tercinta ini.

Tapi sekarang, demokrasi yang datang belakangan ini menjadi begitu populer, sehingga kita menjadi sulit untuk memahami dan memaknainya, yang ciri-cirinya adalah menjadikan rakyat sebagai aset yang dapat diperjual-belikan, ukuran kuantitas demokrasi adalah seberapa banyak bisa membagikan uang sekadarnya kepada sebanyak-banyaknya rakyat bagi kepentingan komunitas, untuk menjadikan dan memilih para petinggi organisasi mereka menjadi ‘bangsawan’ yang kemudian punya wewenang untuk menguras sebanyak-banyaknya uang rakyat dengan menciptakan kebijakan-kebijakan dan implementasi jorok melalui tiga serangkai fungsi eksekutif-legislatif-yudikatif untuk kepentingan pribadi.

Demokrasi yang begitu bagus dan punya kearifan untuk menghargai rakyat dan masyarakat sebagai kekuatan suara tertinggi untuk menggarap negara, menjadi kehilangan makna, kebingungan ketika fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif  tak lagi mampu memaknai dirinya sendiri. Dan demokrasi jadi kehilangan bentuk menjadi monarki konstitusional yang malu-malu.

Sangat menarik, ketika kita tahu Majapahit adalah kerajaan monarki absolut, namun konsep trias politica yang belum masuk dan mempengaruhi konsep pemerintahan saat itu, telah mempunyai nafas ‘trias politica’, dan terimplementatif dengan baik, bahkan terbukti mampu memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan negara saat itu. Majapahit mampu bertahan menjadi sebuah negara persatuan yang maju, adil, sejahtera, gemah ripah loh jinawi selama 170 tahun.

Bahkan, kemakmuran dan kemampuan Majapahit mengoptimalkan sumber daya alam di seluruh pelosok negeri justru menjadi nasib buruk sejarah. Bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong menguras dengan rakus seluruh isi bumi tercinta ini, bukan itu saja, bahkan mencekoki anak-cucu pewaris bumi Nusantara ini dengan seabreg-abreg ideologi yang membuat anak bangsa tak lagi mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Demokrasi akhirnya hanya jadi alat untuk memperkaya diri dan melakukan praktek-praktek kekuasaan yang justru semakin menyengsarakan rakyat. Demokrasi telah kehilangan arah. Terutama terhadap bumi Nusantara ini, yang sudah memiliki konsep demokrasi dalam bentuk lain, namun mempunyai kekuatan filosofi kerakyatan yang terbukti mampu memberikan warisan berharga kepada bangsa dan tanah air tercinta ini, jauh sampai lebih dari enam ratus tahun lalu sejak bangsa ini sadar memiliki kekayaan persatuan dalam bentuk apapun.

Dalam abad ke empat belas, Majapahit merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara menggantikan kedudukan Mataram dan Sriwijaya. Dua negara yang berbeda cirinya. Yang pertama sebagai negara pertanian, sedang yang kedua negara maritim. Kedua ciri itu dimiliki oleh Majapahit.

Pada abad itu, timbulnya Majapahit di geopolitik Asia Tenggara yang sanggup mempersatukan seluruh perairan Nusantara Raya merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi.

Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara yang ditakuti dan disegani negara-negara tetangganya di daratan Asia.

Kekuasaan Majapahit yang sangat luas saat itu terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan. Di Jawa ada sebelas Negara bawahan masing-masing diperintah oleh Raja/Ratu/Prabhu, dan lima propinsi yang disebut Amancanagara masing-masing diperintah oleh Juru Pengalasan atau Adipati.

Kesebelas Negara bawahan di tanah Jawa itu adalah: 1. Daha; 2. Wengker; 3. Matahun; 4. Lasem; 5. Pajang; 6.Paguhan; 7. Kahuripan; 8. Singasari; 9. Mataram; 10. Wirabhumi; 11. Pawanuhan. Semua pemegang kuasa di Negara bawahan adalah keluarga Raja Majapahit sesuai dengan

Nagarakretagama pupuh VI/4 dan XII/6.

Kelima propinsi yang disebut Amancanagara disebut menurut mata angin yaitu utara, timur, selatan, barat dan pusat/tengah, masing-masing diperintah oleh seorang Mantri Amancanagara atau Juru Pengalasan atau Adipati yang bergelar Rakryan, seperti juga tertulis pada piagam Bendasari.

Pola pemerintahan seluruh Negara bawahan dan Amancanagara mengikuti pola pemerintahan pusat. Raja, Juru Pengalasan atau Adipati adalah pembesar yang memegang kuasa dan tanggungjawab Negara, namun pemerintahannya diserahkan kepada Patih.

Dalam Nagarakretagama pupuh X, para pembesar Negara dan para patih Negara bawahan atau Amancanagara apabila datang ke Majapahit, mengunjungi Kepatihan Amangkubumi untuk urusan pemerintahan. Apa yang dilaksanakan di pusat, dilaksanakan di daerah.

Dari patih perintah diteruskan ke Wadana, semacam pembesar distrik kemudian turun ke Akuwu sampai ke Buyut, kepala desa sebagai pimpinan wilayah paling rendah dalam struktur organisasi ketatanegaraan Majapahit.

Yang menarik, sebagai pusat pemerintahan, Majapahit menerapkan konsep otonomi yang sangat luas kepada semua Negara bawahan di sebrang lautan. Para Raja, Juru Pengalasan atau Adipati berdaulat penuh di negaranya masing-masing. Majapahit dalam hal ini tidak ikut campur dengan urusan daerah.

Kewajiban utama daerah bawahan adalah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap Raja Majapahit pada waktu-waktu tertentu sebagai bukti kesetiaan pada Majapahit. Mengikuti rapat besar pada waktu-waktu tertentu.

Sedikitnya ada enam macam rapat yang pernah dilakukan. Antara lain: 1. Rapat Perayaan Palguna, 2. Sidang Tentara, 3. Rapat Perayaan Bubat, 4. Rapat Perayaan Caitra, 5. Rapat Paseban dan 6. Rapat Nusantara.

Dalam Nagarakretagama pupuh XVI/5 ditegaskan bahwa Majapahit melindungi seluruh Negara bawahan dan Amancanagara dengan memelihara Angkatan Laut (Jaladi Bala) yang sangat besar dan tangguh pada abad itu dan sangat ditakuti oleh Negara tetangga di Asia Tenggara.

Bahkan Cina sebagai Negara adikuasa di selatan Asia saat itu sangat menaruh perhatian terhadap pertumbuhan kekuasaan Majapahit yang begitu pesat. Sehingga pada tahun1416 melakukan show of force dengan mengirimkan 22 jung besarnya yang mengangkut tidak kurang dari dua puluh tujuh ribu prajurit Cina ke Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho.

Cheng Ho begitu kagum terhadap bangsa besar ini. Hubungan antara Majapahit dengan Cina terjalin baik sampai berabad-abad berikutnya. Sebagai ‘adi kuasa’ di perairan selatan, Cina melihat peluang pasar besar terhadap Majapahit saat itu.

Dengan keberanian luar biasa membuka Selat Malaka sebagai bandar internasional saat itu menjadikan Gajah Mada tokoh yang sulit dicari bandingannya saat itu. Dan Selat Malaka menjadi buah bibir, bukan saja di Cina, tapi sampai ke Eropa!

Begitu berani dan briliannya Gajah Mada membangun Majapahit menjadi negara yang diperhitungkan karena punya kekuatan ekonomi, budaya dan militer yang sangat kuat didasarkan hanya oleh filosofi sederhana: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang diinterpretasikan oleh Gajah Mada sebagai kekuatan holy spirit bangsa untuk mampu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Salam Nusantara..!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply