07.13
11

BHAYANGKARA, sebagai Warisan Bangsa

by Renny Masmada ·

BHAYANGKARA dan Konsepsi Perpolisian

oleh Renny Masmada

Sudah sembilan tahun belakangan ini Polri bekerja optimal membentuk jatidiri, yang semenjak kelahirannya di tahun 1946 hanya sebagai ‘anak bawang’ yang tak mampu menjadi dirinya sendiri.

Namun sesungguhnya hal ini sangat tidak relevan apabila kita memahami bahwa sesungguhnya kita telah memiliki kesatuan ‘polisi’ lebih dari enam ratus tahun lalu produk Singasari dan Majapahit yang seharusnya menjadi warisan yang tak ternilai dibanding banyak negara yang sama sekali baru ‘mempunyai’ kesatuan kepolisian.

Menurut Jendral Pol. (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, dalam bukunya: ‘Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok‘, terbitan PTIK Press, Jakarta 2007, belakangan ini Amerika Serikat dengan gigih menerapkan Local Police System yang sukses diterapkan di sana pada beberapa Negara lain. Namun ternyata sistem yang sukses di AS ini justru mengalami masalah di beberapa Negara yang mencoba sistem ini.

Filipina contohnya, setelah gagal menerapkan Local Police System ini mengubah sampai dua kali sistem perpolisian di negaranya. Yang pertama dengan apa yang disebut dengan ‘Integrated National Police’. Sistem inipun akhirnya mengalami perubahan lagi dengan ‘The Philipine National Police’.

Begitu juga dengan Jepang yang sebelum PD II sudah memiliki ‘National Police’, dipaksa AS untuk menganut ‘Local Police System’ ini. Ternyata sistem ini tak cocok dengan Jepang, akhirnya Jepang kembali menganut ‘National Police’.

Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perpolisian di satu Negara berbeda dengan Negara lainnya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan sejarah, sistem ketatanegaraan, undang-undang, hukum mengenai fungsi dan tugas pokok kepolisian, etnis, budaya dan peradaban.

Kalaupun ada kesamaan yang dapat dianut oleh berbagai Negara tentang perpolisian adalah fungsi utama perpolisian yang digolongkan ke dalam pre-emptif, preventif dan represif. Juga mengenai taktik dan teknik perpolisian seperti Traffic Police, Criminal Investigation, Police Technology dan lainnya.

Kelahiran dan perjalanan kepolisian di suatu Negara sangat tergantung pada karakteristik bangsa dan Negara tersebut yang biasanya dipengaruhi oleh tata nilai dan dimensi kesejarahan, demografi, budaya dan latar belakang peradaban.

Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa kepolisian di tanah air ini secara ‘an-sich’ sudah lahir dan dikenal setidaknya sejak masa pemerintahan Singasari.

Walau belum memiliki apa yang dikenal di dunia sekarang ini sebagai ‘National Police System’  Singasari setidaknya sudah menerapkan konsep-konsep perpolisian saat itu dengan melahirkan kesatuan Bhayangkara yang job descriptionnya berbeda dengan angkatan perangnya.

Bhayangkara, yang pada zaman Majapahit kemudian di’validasi’ oleh Gajah Mada menjadi institusi yang semakin tegas mengarah pada konsepsi perpolisian saat itu, telah tercatat dalam sejarah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perjalanan sejarah perpolisian di Indonesia lebih dari enam ratus tahun lalu.

Perbedaan fungsi, tugas dan wilayah kebijakan antara Bhayangkara dengan institusi militer pada zaman Majapahit semakin mengisyaratkan bahwa pada zaman Majapahit konsepsi dan sistem perpolisian sudah memiliki otoritas dan regulasi tersendiri. Dengan kata lain, Indonesia sudah memiliki polisi sejak abad ke tiga belas.

Namun, sejarah panjang kehancuran kedaulatan Nusantara Raya karena perebutan kekuasaan antar kerabat raja, ditambah lagi dengan penjajahan panjang bangsa Eropa yang telah memporak-porandakan warisan bangsa besar ini, bukan hanya konsepsi perpolisian kita, hampir di segala aspek, kita nyaris kehilangan kepercayaan diri sebagai bangsa besar yang pernah jaya memiliki kekuatan dan kekuasaan di belahan Asia ini.

Sejak abad ke enam belas, setidaknya setelah Portugis berhasil menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai tahun 1755 dengan ditandatanganinya dictum antara Raja Surakarta dan Yogyakarta dengan pihak Belanda, yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti, nyaris kita tidak lagi memiliki sistem hukum yang tegas. Ini menandakan mandulnya konsepsi perpolisian yang pernah ada di bumi Nusantara ini.

Dari tahun 1800 sampai  dengan 1942, kepolisian yang ada di bumi Nusantara ini adalah polisi produk Belanda dengan berbagai atribut untuk kepentingan Belanda.

Kalaupun ada pribumi yang menjadi Polisi, itupun untuk kepentingan Belanda, hanya berpangkat sebagai Agen Polisi, Mantri Polisi, Asisten Wedana dan Wedana Polisi. Berbeda dengan orang Belanda yang berpangkat jauh di atas pribumi seperti Hoofd Agent, Inspecteur van Politie dan Commisaris van Politie.

Baru pada tahun 1930 ada beberapa pribumi yang mendapat kesempatan pendidikan dan pangkat orang Eropa. Salah seorang pribumi itu ialah RS. Soekanto yang mendapat pendidikan sebagai Komisaris Polisi.

Pada masa pendudukan Jepang, perpolisian produk Belanda dirubah. Tidak ada lagi perbedaan pangkat yang pada masa penjajahan Belanda dibedakan antara orang Eropa dan pribumi. Kepolisian produk Jepang ini disebut dengan KEISATSUTAI.

Pada detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Sidang Kabinet Pertama  dan Rapat Raksasa di lapangan IKADA Kepolisian sudah bertugas mengamankan  event-event bersejarah itu.

Bahkan ketika PETA, Gyu-Gun dan Heiho dibubarkan setelah Jepang kalah dalam PD II, Kepolisian tetap berfungsi dan memegang senjata. Saat itu, Polisi-lah yang mengambil inisiatif pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan dan senjata dari tangan Jepang.

Pada tanggal 29 September 1945, RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat, di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Setelah PenPres No. 11/SD tahun 1946 ditetapkan barulah Jawatan Kepolisian Negara RI berdiri sendiri langsung di bawah Perdana Menteri berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946. RS. Soekanto tetap menjabat Pimpinan Polri yang saat itu disebut Kepala Kepolisian Negara.

Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan dengan resmi sebagai hari kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Hari Bhayangkara sesuai dengan pidato Kapolri dalam pidatonya tanggal 1 Juli 1979.

Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1967, Polri ditempatkan di bawah Kementerian baru produk Orde Baru yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Sejak saat itu Polri ‘kembali’ tak lagi memiliki kemandirian.

Sistem pendidikan tamtama Polri yang 9 bulan atau satu tahun berubah menjadi hanya 4 bulan. Akpol dan Seskopol pernah disatukan di bawah Danjen Akabri dan Dansesko ABRI. Sarjana WAMIL juga disatukan tanpa memberikan mata pelajaran kepolisian.

Walaupun pada tahun 1978 Menhankam/Pangab Jenderal M. Yusuf menegaskan perlunya pendidikan dan pelatihan kepolisian bagi para anggota Polisi, dan membedakan sistem pendidikan dengan TNI, pada kenyataannya tidak banyak memberikan perubahan berarti bagi sistem perpolisian kita. Ketidak jelasan job description antara TNI dan Polri semakin membuat rancu kebijakan di lapangan.

Tahun 1997, di akhir masa pemerintahan Orde Baru muncul pencerahan dengan ditetapkannya UU No. 28 tahun 1997 yang merumuskan tugas, fungsi serta tanggungjawab Polri. Namun kedudukan Polri sebagai ABRI tetap membatasi kemandirian Polri, misalnya pembinaan profesi Polri adalah wewenang Pangab yang bukan pimpinan Polri.

Baru setelah reformasi bergulir di Negara ini, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, termasuk di tubuh Polri.

Melalui amanat TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sangat tegas memisahkan Polri dengan TNI.

UU No. 2 tahun 2002 juga memberikan wilayah cukup luas bagi Polri dengan job description yang sangat jelas dan memiliki kewenangan di seluruh pelosok negeri seperti terdapat pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17.

Melihat perjalanan panjang sejarah Kepolisian di Negara ini sejak hancurnya tata nilai pemerintahan Majapahit sebagai cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ternyata memberikan inspirasi postif untuk kembali memberikan nuansa perpolisian yang pernah sukses lebih enam ratus tahun lalu.

Sebagai bangsa yang menghargai sejarah, seharusnya kita bangga melihat bahwa perpolisian kita sudah ada jauh enam ratus tahun lalu dengan konsepsi, tata nilai dan kebijakan perpolisian yang sudah terakomodir di dalam seluruh kebijakan geopolitik Negara di belahan Asia Tenggara  ini.

Sebagai perbandingan adalah Amerika Serikat yang perjalanan sejarah perpolisiannya berkembang selama 200 tahun. Kini dengan melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan yang tak pernah berhenti, Amerika Serikat yang memiliki lebih dari seribu organisasi kepolisian berhasil menerapkan Local Police System yang disebut ‘Uniform Crime Reporting System’ yang terbukti berhasil menjadi sebuah system yang sangat solid dan kapabel diterapkan di AS.

Dengan memiliki 17.508 pulau terbanyak di dunia dan 81.000 km pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang sangat kompleks.

Tetapi terbukti, dengan teritorial yang lebih luas lagi, lebih enam ratus tahun lalu Gajah Mada mampu membuat kebijakan perpolisian yang terbukti menjadi kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Negara dalam berbagai aspek.

Selama seratus tujuh puluh tahun Majapahit mampu berdiri menjadi kerajaan berdaulat. Ditambah bangsa besar ini mampu memberi ‘makan’ bangsa Eropa selama lebih dari tiga ratus lima puluh tahun.

Bhayangkara, sebagai institusi polisi pada zaman Majapahit, telah membuktikan eksistensinya menjadi institusi yang berwibawa di mata Bangsa, Negara dan Masyarakat.

Kita berharap, Bhayangkara abad ini juga mampu menjadi polisi yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat luas sesuai dengan amanat Tribrata dan Catur Prasetya, sebagai landasan filosofi dan moral kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini.

Semoga.

Salam Nusantara..!

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply