Sang Pemersatu

GM

Gajah Mada, pahlawan pemersatu Nusantara, hidup pada zaman keemasan Majapahit di abad ke-14, tercatat pada prasasti dan naskah-naskah sastra para pujangga besar bangsa ini.

Sumpah Amukti Palapa yang sangat sakral, yang diucapkannya di paseban agung Majapahit pada tahun 1334 telah merubah sejarah bangsa besar ini menjadi bangsa yang mempunyai kekayaan budaya, peradaban dan semangat kesatuan yang sangat inheren.

Sejalan dengan filosofi dasar konsepsi persatuan bangsa, BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang termaktub dalam kitab Sutasoma karya Rakawi Tantular, Gajah Mada terbukti mampu mempersatukan perbedaan dalam bentuk apapun di seluruh persada Nusantara yang sangat heterogen ini.

Semangat Bhayangkara yang melekat dalam dirinya telah membentuk Gajah Mada menjadi seorang tokoh sejarah yang tak lekang dimakan waktu.

Dalam abad ke empat belas, Majapahit merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara menggantikan kedudukan Mataram dan Sriwijaya. Dua negara yang berbeda cirinya. Yang pertama sebagai negara pertanian, sedang yang kedua negara maritim. Kedua ciri itu dimiliki oleh Majapahit.

Pada abad itu, timbulnya Majapahit di geopolitik Asia Tenggara yang sanggup mempersatukan seluruh perairan Nusantara Raya merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi.

Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara yang ditakuti dan disegani negara-negara tetangganya di daratan Asia.

Kekuasaan Majapahit yang sangat luas saat itu terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan. Di Jawa ada sebelas Negara bawahan masing-masing diperintah oleh Raja/Ratu/Prabhu, dan lima propinsi yang disebut Amancanagara masing-masing diperintah oleh Juru Pengalasan atau Adipati.


Kesebelas Negara bawahan di tanah Jawa itu adalah: 1. Daha; 2. Wengker; 3. Matahun; 4. Lasem; 5. Pajang; 6.Paguhan; 7. Kahuripan; 8. Singasari; 9. Mataram; 10. Wirabhumi; 11. Pawanuhan. Semua pemegang kuasa di Negara bawahan adalah keluarga Raja Majapahit sesuai dengan

Nagarakretagama pupuh VI/4 dan XII/6.

Kelima propinsi yang disebut Amancanagara disebut menurut mata angin yaitu utara, timur, selatan, barat dan pusat/tengah, masing-masing diperintah oleh seorang Mantri Amancanagara atau Juru Pengalasan atau Adipati yang bergelar Rakryan, seperti juga tertulis pada piagam Bendasari.

Pola pemerintahan seluruh Negara bawahan dan Amancanagara mengikuti pola pemerintahan pusat. Raja, Juru Pengalasan atau Adipati adalah pembesar yang memegang kuasa dan tanggungjawab Negara, namun pemerintahannya diserahkan kepada Patih.

Dalam Nagarakretagama pupuh X, para pembesar Negara dan para patih Negara bawahan atau Amancanagara apabila datang ke Majapahit, mengunjungi Kepatihan Amangkubumi untuk urusan pemerintahan. Apa yang dilaksanakan di pusat, dilaksanakan di daerah.

Dari patih perintah diteruskan ke Wadana, semacam pembesar distrik kemudian turun ke Akuwu sampai ke Buyut, kepala desa sebagai pimpinan wilayah paling rendah dalam struktur organisasiketatanegaraan Majapahi.

Yang menarik, sebagai pusat pemerintahan, Majapahit menerapkan konsep otonomi yang sangat luas kepada semua Negara bawahan di sebrang lautan. Para Raja, Juru Pengalasan atau Adipati berdaulat penuh di negaranya masing-masing. Majapahit dalam hal ini tidak ikut campur dengan urusan daerah.

Kewajiban utama daerah bawahan adalah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap Raja Majapahit pada waktu-waktu tertentu sebagai bukti kesetiaan pada Majapahit. Mengikuti rapat besar pada waktu-waktu tertentu.

Sedikitnya ada enam macam rapat yang pernah dilakukan. Antara lain: 1. Rapat Perayaan Palguna, 2. Sidang Tentara, 3.Rapat Perayaan Bubat, 4. Rapat Perayaan Caitra, 5. Rapat Paseban dan 6.Rapat Nusantara.

Dalam Nagarakretagama pupuh XVI/5 ditegaskan bahwa Majapahit melindungi seluruh Negara bawahan dan Amancanagara dengan memelihara Angkatan Laut (Jaladi Bala) yang sangat besar dan tangguh pada abad itu dan sangat ditakuti oleh Negara tetangga di Asia Tenggara.

Bahkan Cina sebagai Negara adikuasa di selatan Asia saat itu sangat menaruh perhatian terhadap pertumbuhan kekuasaan Majapahit yang begitu pesat. Sehingga pada tahun1416 melakukan show of force dengan mengirimkan 22 jung besarnya yang mengangkut tidak kurang dari dua puluh tujuh ribu prajurit Cina ke Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho.

Begitu luasnya wilayah kekuasaan Majapahit mengisyaratkan betapa kompleksnya persoalan yang setiap saat muncul di seluruh wilayah yang lebih luas lagi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Sebagai perbandingan, luas geografis Indonesia saat ini yang membentang mulai dari 95°BB sampai dengan 141°BT dan di antara 60°LU dan 110°LS meliputi 7,9 juta km² wilayah perairan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelilingi 81.000 km panjang pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada, dengan memiliki 17.508 pulau terbanyak nomor satu di dunia.

Terbukti, Majapahit yang lebih luas lagi dari Indonesia saat ini mampu bertahan sebagai Negara besar, agung, ditakuti dan disegani selama seratus tujuh puluh tahun.

Kestabilan keamanan dan politiksecara implisit mangandung muatan pemikiran yang mengacu pada pengakuan atas berhasilnya konsepsi Keamanan dan Pertahanan baik di dalam maupun luar negeri yang diterapkan oleh Majapahit (baca: Gajah Mada, sebagai konseptor hampir seluruh kebijakan di segala sektor) secara utuh dan terorganisir.

Konsep strategis sistem dan struktur organisasi keamanan dan pertahanan Majapahit terbukti mampu membawa Negara Agung ini menjadi Negara aman dan berdaulat yang memberikan peluang begitu luas terhadap pertumbuhan di segala sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya dan keagamaan.

Memberikan garis struktur dan komando yang jelas terhadap job-description antara Angkatan Darat (Samatya Bala), Badan Intelijen (Sandi Bala), Angkatan Laut (Jaladi Bala) dan Bhayangkara (sebagai kesatuan bersenjata pengawal raja dan kerabatnya) pada saat itu ternyata telahmembuktikan adanya regulasi yang sangat brilian, intelektual dan responsif terhadap perkembangan kemajuan peradaban yang sustainable dan futuristik.

Sebagai contoh, dengan ditetapkannya Selat Malaka sebagai Bandar Internasional saat itu sebagai pintu gerbang transaksi perdagangan antara masyarakat Nusantara Raya dengan masyarakat luar seperti Cina, India, Timur Tengah, Campa, Kamboja dan lainnya.

Perairan Selat Malaka, yang begitu ramai dikunjungi para pedagang ke dalam dan ke luar perairan Nusantara Raya terbukti sangat aman dijaga oleh Jaladi Bala yang sangat ditakuti saat itu karena memiliki armada dan prajurit yang sangat tangguh di lautan.

Juga Samatya Bala sebagai kekuatan militer di daratan yang memiliki puluhan ribu prajurit tangguh dalam mengatur strategi tempur di daratan, dan Bhayangkara yang berfungsi sebagai Angkatan `Bersenjata’ yang memiliki garis tugas dan tanggungjawab sebagai pengawal masyarakat sipil di seluruh pelosok Nusantara.

Bersama-sama seluruh komponen Angkatan Bersenjata baik di darat dan lautan, para Dharmadhyaksa dan Upapati, Bhayangkara tegar berdiri dan  berwibawa sebagai kekuatan yang selalu dekat di istana maupun di seluruh jiwa masyarakat luas, di seluruh wilayah perairan Nusantara Raya.

Di bawah Mapanji Gula-Kelapa (baca: merah-putih), Gajah Mada dengan tegas menetapkan ideologi bangsa yang sangat sakral dan mempunyai muatan falsafah yang sangat luar biasa dan terus up-to-date sampai hari ini, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

Berdasarkan letak geografis, sejarah nenek-moyang bangsa Nusantara, ideologi dan falsafah Negara sebagai holy-spirit bagi setiap jiwa anak bangsa, Gajah Mada dengan tegas menetapkan konsep Negara Maritim yang sangat implementatif terhadap perkembangan bangsa besar ini.

Konsepsi Negara Maritim, sebagai warisan nenek-moyang terbukti mampu membawa bangsa ini selama seratus tujuh puluh tahun hidup tentram, damai, gemah ripah loh jinawi. Dan berwibawa di mata mancanegara.

Namun, keruntuhan Majapahit akibat perebutan kekuasaan antar kerabat yang sangat klise telah merubah konsepsi dasar falsafah bangsa besar ini menjadi bangsa yang tak lagi mampu menguasai perairan yang sangat luas sebagai kekayaan geografis yang dianugerahkan Allah SWT kepada bangsa ini sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, ketika migrasi besar-besaran terjadi di perairan Nusantara ini.

Demak, sebagai “penerus” Majapahit tak mampu mempertahankan konsepsi Negara Maritim sebagai warisan yang sangat mahal yang pernah dimiliki bangsa besar ini.

Setelah Selat Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511, secara tidak langsung bangsa besar yang pernah mengalami kewibawaan dan kemakmuran ini mulai terkubur dan hilang di percaturan politik benua ini.

Berturut-turut, bandar-bandar internasional yang pernah dimiliki Majapahit pada masa kejayaannya mulai berada di bawah kekuasaan bangsa barat.

VOC (1602-1798) dengan signifikan menguasai perairan Nusantara Raya ini. Apalagi setelah terjadi perjanjian Giyanti tahun 1755 antara pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta yang isinya antara lain: diktum bahwa kedua raja keturunan Mataram itu, yang sudah dikendalikan oleh otoritas Belanda, menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda.

Sejak itu, nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia bergeser, yang semula bercirikan budaya maritim menjadi budaya terestrial. (DjokoPramono, Budaya Bahari, 2004).

Nusantara Raya mati suri selama lebih dari tiga setengah abad.

Kini, ketika kesadaran intelektual yang terinspirasi dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini muncul akibat luka sangat dalam oleh pisau tajam penjajahan, dalam bentuk apapun, membangkitkan semangat untuk merebut kembali hak kita atas tanah air warisan nenek-moyang yang pernah membuat bangsa ini berwibawa di mata dunia.

Itu hanya dapat terwujud apabila kita kembali menyadari pentingnya falsafah persatuan dan kesatuan menjadi ideologi dasar Negara ini yang tertulis di Kitab Sutasoma karya pujangga besar Rakawi Tantular, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

Ideologi ini yang mengilhami Gajah Mada menetapkan konsepsi Negara Maritim yang secara politis terbukti sangat ampuh menjadi infrastruktur Negara Majapahit, Nusantara Raya, menjadi Negara maju di Asia Tenggara, lebih dari enam ratus tahun lalu.


Gajah Mada, the hero of unifying Nusantara, living in the golden age of Majapahit in the 14th century, recorded in inscriptions and literary texts of the great poets of this nation.

Amukti Palapa Oath, which is very sacred, was saying in the auditorium of the great palace of Majapahit in 1334 has changed the history of this great nation into a nation that has a wealth of culture, civilization and the spirit of unity that is inherent.

In line with the basic philosophy of conception of national unity, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, as detailed in the book Sutasoma by Rakawi Tantular, Gajah Mada proved capable of uniting the difference of any kind in the entire territory of this Nusantara is very heterogeneous.

Bhayangkara spirit inherent in him has formed Gajah Mada became a historical figure who seemingly everlasting.

In the fourteenth century, Majapahit is a major power in Southeast Asia, replacing the position of Mataram and Srivijaya. Two different state characteristics. The first was as a farming state, while the second maritime nation. Both traits were possessed by Majapahit.

In that century, the existence of Majapahit in the geopolitics of Southeast Asia who were able to unite the whole Nusantara is a historical event that has never happened.

Majapahit became a major force in Southeast Asia, the feared and respected by its neighboring countries in mainland Asia.

The vast power of Majapahit at the time, divided into several areas of power. In Java there are eleven subordinate State each ruled by a King/Queen/Prabhu, and five provinces, called Amancanagara each ruled by Juru Pengalasan or Duke.

Eleventh State of subordinates in the land of Java are: 1. Daha; 2. Wengker; 3. Matahun; 4. Lasem; 5. Pajang; 6. Paguhan; 7. Kahuripan; 8. Singasari; 9. Mataram; 10. Wirabhumi; 11. Pawanuhan.

All the rulers of the State of subordinates is the Majapahit royal family according to the description Nagarakretagama stanza VI/4 and XII/6.

The five provinces are called Amancanagara, called by direction of the wind is north, east, south, west and center/middle, each ruled by a Mantri Amancanagara or Juru Pengalasan or a Duke called Rakryan, as well as written in the charter Bendasari.

The pattern of government throughout the State subordinate and Amancanagara, following the pattern of the central government. King, JuruPengalasan or Duke is holding the magnifying power and the responsibility of the State, but its administration submitted to Patih.

Nagarakretagama in stanza X explained that the authorities of State and the State governor subordinate or Amancanagara when it comes to Majapahit, visit Kepatihan Amangkubumi for government affairs. What is being implemented in central government, held in the regions/countries subordinates.

From Patih, command passed to Wadana, a sort of magnifying the district, then down to akuwu to Buyut, the village chief as the head of the lowest in the organizational structure of state administration of Majapahit.

Interestingly, as the government center, Majapahit apply a very broad concept of autonomy to all States subordinates. The Kings, Juru Pengalasan, or Duke of fully sovereign in their respective countries. Majapahit in this case did not interfere with local affairs.

The main obligations of the royal subordinates, is to provide an annual tribute to the King of Majapahit and facing at certain times, as proof of loyalty to the Majapahit.

Following a big meeting at certain times.

There are at least six kinds of meetings that have been done. Among others: 1. Palguna Celebration Meeting, 2. Army Assembly, 3. Bubat Celebration Meeting, 4. Caitra Celebration Meeting, 5. Meetings Paseban and 6. Meeting of Nusantara.

In Nagarakretagama stanza XVI/5 confirmed that the Majapahit protect the entire State of subordinates and to maintain the Navy Amancanagara (Jaladi Bala) is very big and tough in that century and was greatly feared by the neighboring countries in Southeast Asia.

Even China as a superpower country in south Asia was very much concerned about the growth of Majapahit power so rapidly. Thus in 1416 did show of force by sending 22 large junks carrying not less than twenty-seven thousand soldiers to the Majapahit under the leadership of Admiral Cheng Ho.

Once the extent of the Majapahit empire suggests how complex issues that arise at any time throughout the wider region of the Unitary Republic of Indonesia today.

In comparison, Indonesia’s current geographic area that stretches starting from 95° to 141° east longitude and between 60° and 110° N latitude covering 7.9 million km² area of marine waters including the Exclusive Economic Zone (EEZ) surrounded by a 81,000 km long coast second longest in the world after Canada, with 17,508 islands have the most number one in the world.

Evidently, more extensive Majapahit of Indonesia today, able to survive as a big country, feared and respected during the one hundred and seventy years.

Security and political stability, implicitly save loads of thought that refers to the recognition of the successful conception of the Security and Defense both at home and abroad adopted by the Majapahit (read: Gajah Mada, as the drafter almost all policies in all sectors) in full and organized.

The concept of strategic and organizational structure of security and defense Majapahit proved able to bring this Great Country a secure and sovereign State which provide vast opportunities of growth in all sectors: economic, political, social, cultural and religious.

Provide structure and command line is very clear on the job-description of the Army (Samatya Bala), the National Intelligence Service (Sandi Bala), Navy (Jaladi Bala) and Bhayangkara (as the unity of the armed bodyguard of kings and their relatives) at that time turned out to have proved lack of regulation is very brilliant, intellectual and responsive to the development of a sustainable civilization advances and futuristic.

For example, to the enactment of the Strait of Malacca as an international port at the time as the gateway of trade transactions between the Nusantara Raya with the outside community, such as China, India, Middle East, Campa, Cambodia and others.

The waters in the Strait of Malacca, that was so crowded traders into and out of the waters of Nusantara Kingdom proved to be very safe guarded by Jaladi Bala that was greatly feared at the time because it has a fleet and soldiers who were very tough in the ocean.

Also Samatya Bala as a military power on the mainland that have tens of thousands of warriors on strategies for fighting on land, and Bhayangkara which serves as the Armed ‘Forces’ that has a line of duty and responsibility as a guardian of civil society in all corners of the Nusantara.

Together with all components of the Armed Forces both on land and sea, the Dharmadhyaksa and Upapati, Bhayangkara brave and dignified stand as a force that is always close to the palace and throughout the wider community life, all over the territorial waters of Nusantara Kingdom.

Under the flag Gula Kelapa (read: red-white), Gajah Mada firmly establish the ideology of a nation that is very sacred and have loads philosophy that is extraordinary and kept up-to-date until today, namely: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa .

Based on geography, history ancestors Nusantara nation, ideology and philosophy of the State as the holy spirit for every soul of the nation, Gajah Mada firmly established the concept of the State Maritime highly implemented towards the development of this great nation.

The conception of the State Maritime, as the legacy of ancestors proved able to bring this nation for one hundred seventy years of life comfort, peace, gemah ripah loh jinawi.

And authoritative in the eyes of foreign countries.

However, the collapse of Majapahit due to power struggles among relatives is very cliche, has changed the basic conception of the philosophy of this great nation into a nation that was no longer able to master the waters of this immense, as the geographical richness of Allah SWT bestowed on this nation since 5000 years before Christ, when large-scale migration occurred in the waters of Nusantara.

Demak, as the successor of Majapahit was unable to maintain the conception of the State Maritime heritage as the most expensive ever had in this great nation.

After the Portuguese occupied Malacca Strait in 1511, is indirectly a great nation that have had this authority and prosperity start buried and lost in the politics of this continent.

Successively, the international ports of Majapahit had ever had in its heyday began under the authority of western nations.

VOC (1602-1798) with significant control of almost all the waters of this Nusantara. Especially after Giyanti agreement in 1755 between the Dutch side with the King of Surakarta and Yogyakarta, which among other things: the dictum that the two kings were descendants of Mataram, that is controlled by the Dutch authorities, handed over the sea trade, local produce and herbs from its territory to the Dutch.

Since then, social and cultural values shift in Indonesian society, which was originally characterized by a maritime culture, turned into a terrestrial culture. (Djoko Pramono, Culture Bahari, 2004).

Nusantara Raya dead, long sleep for more than three and a half centuries.

Now, when intellectual consciousness, that is inspired from the long journey of this nation’s history emerged from injuries very sharp knife in by the colonizers, in any form, evokes the spirit to reclaim our right to ground water heritage of ancestors that once made this nation authoritative in eyes of the world.

It can only be achieved if we again realized the importance of the philosophy of unity and integrity of the basic ideology of this country that written in the Book of Sutasoma by great poets Rakawi Tantular, namely: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

This ideology that inspired the conception of Gajah Mada establish Maritime State, that is politically very powerful proven to be the infrastructure for the State of Majapahit, Nusantara Botanical, become highly developed countries in Southeast Asia, more than six hundred years ago.

Salam Nusantara..!

Salam Nusantara..!